Baksos Aksi Galang Dana Februari 2016

Menanggapi kejadian kebakaran yang terjadi di Jl. Rajawali Dalam 3 RT. 10, 11 & 14 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, maka departemen sosial mengadakan aksi galang dana untuk memberikan bantuan kepada korban bencana kebakaran tersebut. Pada musibah ini kerugian material terdiri dari 10 bangunan rumah , diperkirakan sekitar 17 KK (63 jiwa) kehilangan tempat tinggal. Pelaksanaan aksi galang dana ini diikuti oleh pengurus himip 2013, 2014, dan maba IP 2015. kegiatan aksi galang dana berjalan kondusif dan lancar.


Kemudian pada hari jum'at 19 Februari 2016 pengurus ke lokasi untuk mengantarkan bantuan sembako yang diterima oleh warga setempat.

Studi Banding Walikota Bontang 2015

Beberapa waktu lalu HIMIP juga mengadakan Studi Banding ke Walikota Bontang 2015, berikut beberapa penjelasan mengenai hasil studi banding tersebut.

1.Bontang merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memilik luas daratan sebesar 29,71% (Hutan Lindung, Kawasan Badak NGL, PKT-Bontang, Lahan efektif lainnya) dan luas lautan sebesar 70,29%.

2.       Dikenal sebagai kota industri dan jasa, Pemerintah berusaha membangun karakter SDM yang berbudi luhur untuk meliputi percepatan industri dan jasa meliputi beberapa karakter misalnya, jujur, sabar, antusias, cinta, dan lain sebagainya.

3.        Beberapa masalah yang sedang dihadapi Kota Bontang seperti krisis air dan listrik. Namun, hal ini telah menemukan solusi dengan Graha Power dan Water Treatment.

4.       Beberapa program pemerintah Bontang :

·         Pemenuhan kebutuhan listrik dan air

·         Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

·         Prolita (Program 50 juta/RT)

·         Kesempatan kerja

·         Peningkatan Lingkungan Hidup

·         Komitmen bersama

5.       Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diwujudkan dalam techno park, geo-spasial dan   autis center.

6.       Techno park meliputi : Petrokimia, pertambangan, Perikanan dan Ilmu kelautan, Inkubator usaha baru.

7.       Dalam sesi diskusi membahas masalah mengenai perkembangan beasiswa Bontang, Prolita (program 50 juta/RT), dan sistem geo-spasial. Beasiswa Bontang terdiri berbagai macam namun yang didiskusikan saat ini adalah beasiswa stimulan, kemudian mengenai Prolita tidak dapat langsung diserahkan anggarannya. Harus ada perencanaannya melalui musrembang, kemudian menandatangani NPHD dan selanjutnya ada SPJ. Untuk sistem geo-spasial sudah dilaunching programnya. Berfungsi untuk menyajikan data yang diinginkan, misalnya sebaran sekolah di Bontang maupun referensi strategi usaha.

Studi Akademik 2015 di DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Beberapa waktu lalu telah diadakan Studi Akademik 2015 di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. berkut beberapa hasil dari studi akademik tersebut.

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat adalah unit kerja utama dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia yang membidangi masalah-masalah tertentu. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Yang berdiskusi pada saat studi akademik ini adalah komisi 4 yang   membidangi kesejahteraan rakyat Meliputi ketenagakerjaan,pendidikan,Ilmu Pengetahuan,dan  Teknologi,Kepemudaan dan Olahraga,Agama,Kebudayaan,Kesejahteraan sosial,Kesehatan,Keluarga berencana,Pemberdayaan dan Peranan Wanita,Transmigrasi,Museum,Cagar Budaya dan kepariwisataan. Dihadiri oleh Ketua komisi : Zain Taufk Nurahman S.Hut, anggota Komisi yang turut hadir, Yahya Anja dan Rita Barito dan dampingi dosen mata kuliah Proses Legislasi, Muhammad Jamal.         

DPRD Provinsi dibackup oleh sekretariat DPRD KALTIM (250 orang) = 100  PNS tambah 150 non PNS, Jumlah anggota DPRD = 55 orang, dan Jumlah tenaga ahli = 25 orang. APBD KALTIM adalah sebesar 10,9 triliun yang merupakan yang terbesar yang kedua di luar pulau jawa.

Ada beberapa hal disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa seperti hal apa saja yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, bagaimana anggaran jembatan mahkota II, bagaimana tindakan pemerintah terkait permasalahan anak jalanan,kemiskinan,dan pertumbuhan ekonomi di Kaltim, bagaimana kondisi pembangunan di Kutai barat, dan lain-lain.

Tanggapan :

Pelayan publik yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai target maksimal.Salah satu contoh adanya rumah sakit yang memberikan pelayanan tidak baik,selain itu pelayanan pengurusan dokumen masyarakat terbilang menyulitkan masyarakat.

Masih banyak permasalahan timpangnya pembangunan di kota dan di pedalaman.Terdapat pula masalah yang komplek yang terus terjadi terkait anak jalanan,kemiskinan,dan tentang  perkembangan ekonomi di Kaltim.Untuk persoalan anak jalanan akan dibuatkan Pansus di bulan Januari 2016.Sempat pula disinggung mengenai jembatan mahkota II yang memang belum terselesaikan.

Fungsi pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari lembaga eksekutif.Sedangkan DPRD selaku lembaga legislatif,menyerap segala aspirasi masyarakat.Segala aspirasi masyarakat akan ditampung oleh DPRD.Apalagi di Komisi IV yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.Disini DPR harus dituntut bisa tanggap dengan cepat terkait permasalahan masyarakat yang ada di Kaltim.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana DPRD tidak hanya sekedar mampu menampung aspirasi masyarakat tapi yang terpenting adalah cara untuk mensejahterakan rakyat Kaltim yang mana kita tau Sumber daya alam di Kaltim sangat melimpah ruah ,dan perlunya pula peran mahasiswa serta masyarakat untuk meluruskan jika terdapat sebuah penyimpangan yang terjadi.